Fraksi PKB: APBD Sumenep 2027 Harus Terasa Manfaatnya, Bukan Sekadar Sehat di Atas Kertas

Mediapribumi.id, Sumenep — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sumenep menyoroti kecilnya porsi belanja modal dalam Rancangan APBD 2027. Dalam pandangan umum fraksi pada rapat paripurna di Ruang Paripurna, Selasa (13/10/2026), PKB meminta Pemkab Sumenep menjelaskan komposisi belanja yang dinilai belum cukup berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Juru Bicara Fraksi PKB, M. Muhri menjelaskan, berdasarkan Nota Keuangan, belanja operasi dirancang sekitar Rp1,449 triliun, sedangkan belanja modal hanya sekitar Rp101,18 miliar atau kurang lebih 5,1 persen dari total belanja daerah.

“Kami memahami belanja operasi mencakup pelayanan publik yang tidak bisa dihindari, tetapi meminta pemerintah memastikan masih ada ruang yang cukup bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan,” tuturnya.

Fraksi ini meminta rincian belanja modal untuk jalan, jembatan, drainase, irigasi, air bersih, pendidikan, dan kesehatan.

“Jangan sampai anggaran habis untuk membiayai rutinitas pemerintahan, sementara kebutuhan dasar masyarakat terus menunggu penyelesaian,” tegasnya.

Soal pendapatan, PKB menilai daerah masih sangat bergantung pada dana transfer. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp393,69 miliar, sedangkan transfer sekitar Rp1,5 triliun. Pihaknya mendorong penggalian PAD lewat pembenahan data objek pajak, optimalisasi retribusi, penertiban kebocoran penerimaan, dan pengelolaan aset yang lebih produktif.

“Namun, peningkatan PAD tidak boleh membebani masyarakat dan pelaku UMKM. Kami juga meminta data sektor sumber kenaikan PAD serta perbandingan target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya,” tandas Muhri.

Selain itu, PKB turut mencermati defisit sekitar Rp96,03 miliar yang ditutup pembiayaan netto dengan nilai sama. Fraksi meminta rincian sumber penerimaan pembiayaan Rp126,23 miliar, termasuk porsi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Jika berasal dari SiLPA, pemerintah diminta menjelaskan penyebabnya, apakah karena efisiensi, pendapatan melampaui target, atau program yang tidak berjalan optimal.

“Kami juga meminta langkah antisipasi bila kebijakan transfer pusat berubah, agar program prioritas tidak dikorbankan,” pintanya.

Terhadap belanja tidak terduga sekitar Rp119,60 miliar, fraksi mengakui pos ini diperlukan untuk keadaan darurat. Meski begitu, PKB meminta besarannya dijelaskan berdasarkan kebutuhan, asumsi perhitungan, dan ketentuan yang berlaku, serta digunakan secara hati-hati dan transparan.

Muhri juga menekankan pemerataan pembangunan antara daratan dan kepulauan. Penentuan prioritas, menurut fraksi, semestinya didasarkan pada kebutuhan dan urgensi, seperti tingkat kerusakan infrastruktur, jumlah penerima manfaat, dan keterjangkauan layanan dasar, bukan pemerataan nominal. PKB juga meminta program disusun berdasarkan kebutuhan riil, proyek selesai tepat waktu sesuai spesifikasi, dan pengawasan dilakukan sejak perencanaan.

“Kami menyatakan siap mengikuti pembahasan Raperda APBD 2027 secara konstruktif, kritis, dan bertanggung jawab. Kami menegaskan keberhasilan APBD tidak diukur dari besarnya anggaran atau tingginya serapan, tetapi dari kemampuannya menyelesaikan persoalan rakyat,” tutupnya.