Mediapribumi.id, Sumenep — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep, unjuk rasa di depan kampus setempat, mereka persoalkan maraknya dugaan pelecehan seksual.
Mereka menilai, dugaan kekerasan seksual di Kampus bertajuk Taneyan Lanjang itu, sangat mengkhawatirkan karena dapat mempengaruhi kenyamanan dan keamanan mahasiswa dalam mengikuti proses perkuliahan.
Abd. Halim, Wakil Ketua BEM dalam orasinya menyebutkan, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di STKIP PGRI Sumenep tidak ada kejelasan kinerjanya.
Sehingga, menurutnya, mahasiswa yang merasa dilecehkan oleh oknum tertentu tidak berani melapor karena tidak mengetahui keberadaan Satgas PPKS dan merasa tidak ada jaminan keamanan.
“Bubarkan atau ganti Ketua Satgas PPKS,” kata Halim menegaskan. Kamis (26/9/2024).
Sementara Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Wasilah mengaku, telah banyak mendapati mahasiswa yang mengadukan diri dilecehkan oleh oknum tertentu kepada BEM, lengkap dengan bukti-buktinya. Namun, Satgas PPKS tidak kelihatan mengambil tindakan.
“Satgas PPKS tidak ada solusi dan langkah konkret, untuk mengatasi kasus pelecehan seksual,” ujarnya.
Massa aksi, secara langsung ditemui oleh Pimpinan STKIP PGRI Sumenep dan Ketua Satgas PPKS.
Ketua Satgas PPKS, Raudlatun mengapresiasi aksi unjuk rasa BEM STKIP PGRI Sumenep tersebut, karena menjadi bagian dari masukan dan aspirasi untuk perbaikan Satgas PPKS kedepannya.
Dia menyampaikan, bahwa Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep sudah melakukan kerja sama dengan Unit PPA Polres Sumenep, dan Dinsos P3A Sumenep untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.
“Jika ada kasus dilingkungan kampus, silakan laporkan ke kami. Kami akan menindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku dan kami akan merekomendasikan kepada pimpinan STKIP PGRI Sumenep,” tuturnya.
Namun, sampai saat ini, kata dia, belum ada laporan kepada Satgas PPKS. Raudlatun mendorong, seluruh mahasiswa termasuk BEM untuk melaporkan jika saat ini ada kasus kekerasa seksual berikut bukti-buktinya.
“Dan kami akan menyembunyikan identitas pelapornya,” tegasnya.
Sementara, Wakil Ketua (WAKA) III Bidang Kemahasiswaan, Moh. Fauzi menerangkan, pihak kampus memiliki spirit yang sama dengan BEM. Pihaknya tidak akan memberikan ruang terhadap predator seksual.
Fauzi juga mendorong, jika BEM mendapatkan aduan agar dilaporkan kepada pihak berwajib yakni Satgas PPKS sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Persoalan perlunya evaluasi, kami akan lakukan evaluasi,” tandasnya.
Lebih lanjut, Ketua STKIP PGRI Sumenep, Asmoni menegaskan akan memberikan jaminan terhadap korban baik secara akademik maupun non akademik.
Dia juga mendorong untuk melaporkan kepada Satgas PPKS untuk ditindak secara tegas, bahkan, Asmoni mempersilakan jika korban mau melanjutkan ke meja hijau.
“Kami akan melakukan evaluasi setiap semester dan akan dilakukan survei kepada seluruh mahasiswa,” pungkasnya.
Aksi tersebut menuntut:
1. Pimpinan lakukan evaluasi dengan serius kinerja SATGAS PPKS selama dua tahun terakhir.
2. Merumuskan program kerja yang jelas dan terlaksana.
3. Memberikan jaminan keamanan dan pendampingan kepada korban baik dari sisi akademik ataupun non akademik.
4. Melakukan pendekatan dan pengenalan masif SATGAS kepada mahasiswa.
5. Melakukan survey pelecehan dan kekerasan seksual minimal enam bulan sekali.
6. Menindak dengan serius oknum yang terbukti melakukan tindakan pelecehan dan kekerasan seksual dilingkungan kampus.
