Mediapribumi.id, Sumenep — Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep terus mendorong peningkatan untuk menekan disparitas pendidikan antara kepulauan dan daratan.
Sebelumnya, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Syamsul Bahri menekankan bahwa ketimpangan antara wilayah pulau dan darat dalam hal ketersediaan tenaga pengajar dan infrastruktur pendidikan harus menjadi perhatian serius.
“Jangan sampai ada ketimpangan penyediaan tenaga pendidik dan infrastruktur antara pulau dan daratan. Kita tidak ingin ada generasi yang tertinggal hanya karena tempat tinggal mereka jauh dari pusat pemerintahan,” tegasnya. Jumat (02/05/2025).
Untuk menjawab tantangan tersebut, ia mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah nyata. Diantaranya, penyediaan program beasiswa pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga nelayan dan buruh tani, yang mayoritas berada dalam kategori masyarakat kurang mampu.
Menanggapi hal itu, Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra menjelaskan, jika anggaran banyak digelontorkan di daratan, hal itu disebabkan persentase kecamatan paling banyak di daratan.
Menurutnya, disparitas memang ada, pihaknya mengaku terus berupaya untuk menekan disparitas itu agar tidak semakin melebar.
Untuk menekan disparitas itu, Pemkab Sumenep terus mendorong peningkatan pendidikan utamanya di kepulauan dengan mengusulkan pembangunan seperti infrastruktur dan penambahan tenaga pengajar yang berstatus ASN atau PPPK.
“Semuanya kami usulkan, dan saat ini pihak sekolah melaporkan sekolahnya melalui aplikasi,” jelas Agus. Senin (05/05/2025).
Pihaknya juga mengakui bahwa terdapat beberapa sekolah belum melengkapi persyaratan untuk dilakukan pembangunan seperti status tanahnya masih kepemilikan orang lain dan siswanya tidak mencukupi jumlah minimum.
Selain itu, satuan pendidikan menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah yang langsung dikelola sendiri oleh pihak sekolah.
“Setiap satuan pendidikan mendapatkan BOS yang dikelola sendiri. Untuk kebijakan lainnya, Pemerintah Pusat melihat berdasarkan data yang dilaporkan sekolah,” paparnya.
