Pahlawan di Tengah Krisis Keteladanan: Ketika Keberanian Moral Menjadi Barang Langka

Mediapribumi.id — Kita hidup di sebuah bangsa yang tidak pernah kehabisan orang pintar, tetapi sering kali kesulitan menemukan orang yang berani. Orang-orang mampu berbicara tentang keadilan, tetapi tidak semuanya bersedia memperjuangkannya. Banyak yang menyerukan kesejahteraan rakyat, tetapi tidak sedikit yang justru lebih sibuk menjaga kepentingannya sendiri.

Ironisnya, setiap tahun kita memperingati Hari Pahlawan dengan penuh penghormatan terhadap keberanian masa lalu, sementara keberanian moral dalam kehidupan hari ini justru menjadi pertanyaan. Apakah kita benar-benar mewarisi semangat para pahlawan, atau hanya mewarisi tradisi untuk mengenang mereka?

Pertanyaan ini relevan karena tantangan Indonesia telah berubah. Penjajahan fisik mungkin telah berakhir, tetapi persoalan ketidakadilan, ketimpangan sosial, kemiskinan, penyalahgunaan kekuasaan, dan krisis integritas masih menjadi pekerjaan besar. Kita tidak kekurangan orang berpendidikan, pemimpin, maupun pemegang jabatan. Namun, keberadaan mereka belum tentu berbanding lurus dengan keberanian moral untuk memperjuangkan kepentingan publik. Karena, persoalan bangsa hari ini bukan semata-mata kekurangan orang pintar, melainkan kelangkaan orang yang berani berpihak kepada kebenaran.

Keteladanan merupakan salah satu persoalan mendasar dalam kehidupan publik. Jabatan, gelar akademik, dan popularitas sering kali menjadi ukuran keberhasilan seseorang. Padahal, keteladanan justru diuji melalui konsistensi antara perkataan dan tindakan. Mungki, kita dapat menemukan orang yang berbicara tentang keadilan, tetapi membiarkan ketidakadilan berlangsung. Ada pula yang menyerukan kesejahteraan rakyat, tetapi tidak menjadikan kepentingan masyarakat sebagai orientasi kebijakannya.

Persoalannya bukan sekadar ketidaksesuaian perilaku individu. Ketika praktik semacam ini terus dinormalisasi, masyarakat berisiko kehilangan kepercayaan terhadap institusi dan figur publik. Di sinilah makna kepahlawanan perlu dibaca kembali. Kepahlawanan bukan hanya keberanian melakukan tindakan besar, tetapi juga keteguhan mempertahankan prinsip ketika berhadapan dengan kepentingan pribadi, tekanan kekuasaan, dan risiko sosial.

Mengingat negara kita sudah Merdeka sejak 1945, dan melihat realita kehidupa yang ada sekarang. Mungkin, bisa saya katakana bahwa kemerdekaan negara kita hanya dari segi politik dan belum merambah ke sektor yang lebih mendasar seperti soal kesejahteraan Masyarakat.

Kemerdekaan politik tidak otomatis menghasilkan kemerdekaan ekonomi dan keadilan sosial. Pembangunan memang menunjukkan berbagai kemajuan, tetapi manfaatnya belum selalu dirasakan secara merata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2026, persentase penduduk miskin Indonesia masih sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan masih membutuhkan perhatian serius. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau capaian administratif. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi.

Jika dahulu para pahlawan melawan penjajahan, hari ini perjuangan juga menuntut keberanian menghadapi ketidakadilan yang berlangsung dalam kehidupan sosial. Keberanian moral berarti berani menyampaikan kebenaran meskipun tidak populer, mengkritik kebijakan yang merugikan masyarakat, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok. Dalam kehidupan demokrasi, kritik bukan ancaman, melainkan instrumen pengawasan terhadap kekuasaan. Tanpa kritik dan partisipasi masyarakat, kebijakan publik berisiko semakin jauh dari kebutuhan warga negara.

Namun, keberanian moral harus disertai keberpihakan yang jelas. Berpihak kepada rakyat bukan berarti membenarkan semua tuntutan masyarakat, melainkan memastikan bahwa kebijakan, kekuasaan, dan sumber daya publik dikelola berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Pemimpin, misalnya, tidak cukup hadir ketika membutuhkan dukungan politik. Ia juga harus hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan dan keberpihakan. Demikian pula akademisi, yang tidak cukup hanya menghasilkan publikasi ilmiah tanpa kepedulian terhadap persoalan di sekitarnya.

Persoalan keberpihakan terhadap rakyat dapat dilihat melalui realitas masyarakat Madura. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, potensi ekonomi tersebut belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan masyarakat.

Di Kabupaten Sumenep, misalnya, BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 17,02 persen atau sekitar 188,48 ribu jiwa. Angka ini menurun dari 17,78 persen pada Maret 2024. Penurunan tersebut patut diapresiasi, tetapi jumlah masyarakat yang masih berada dalam kemiskinan menunjukkan bahwa pekerjaan pembangunan belum selesai. Di balik angka tersebut terdapat persoalan konkret: petani yang menghadapi ketidakpastian harga hasil panen, nelayan yang bergantung pada cuaca dan hasil tangkapan, serta pelaku UMKM yang menghadapi keterbatasan modal dan akses pasar.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan sumber daya ekonomi tidak otomatis menciptakan kesejahteraan apabila masyarakat memiliki posisi tawar yang lemah. Karena itu, pembangunan Madura tidak cukup berorientasi pada pemanfaatan potensi daerah. Pemerintah dan pemangku kepentingan juga perlu memastikan bahwa masyarakat lokal memperoleh akses, kesempatan, dan manfaat ekonomi yang lebih adil.

Dalam konteks ini, kepahlawanan masa kini dapat diwujudkan melalui keberpihakan terhadap kelompok rentan, penguatan ekonomi masyarakat, pendampingan petani dan nelayan, serta perjuangan menghadirkan kebijakan yang menjawab kebutuhan warga.

Hari Pahlawan semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi hubungan antara warisan sejarah dan tanggung jawab kita hari ini. Bentuk perjuangan memang berubah, tetapi nilai keberanian, integritas, pengorbanan, dan keadilan harus tetap dipertahankan. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang berintegritas, akademisi yang kritis, generasi muda yang peduli, serta masyarakat yang tidak kehilangan keberanian untuk menyuarakan kebenaran.

Kita mungkin tidak akan mengulang perjuangan sebagaimana para pahlawan pada 10 November 1945. Namun, kita memiliki tanggung jawab untuk meneruskan nilai perjuangan mereka melalui tindakan nyata. Sebab, kepahlawanan tidak berhenti ketika peperangan berakhir. Ia terus diuji ketika seseorang harus memilih antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik, antara diam dan menyampaikan kebenaran, serta antara mempertahankan kenyamanan dan memperjuangkan keadilan.

“Bangsa ini tidak hanya membutuhkan generasi yang pandai mengenang para pahlawan, tetapi juga generasi yang berani meneruskan keberpihakan mereka. Sebab, kemerdekaan tanpa keberanian moral berisiko kehilangan makna, sementara pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan kemajuan yang tidak dirasakan semua orang.”

Penulis: Moh Naufal Abror (Dosen UNIBA Madura)