Mediapribumi.id, Sumenep — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan Bupati Sumenep atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Kantor DPRD setempat, Rabu (17/06/2026).
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim mewakili Bupati, Achamad Fauzi Wongsojudo. Hal pertama yang disampaikan adalah kabar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI: Sumenep kembali mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025. Bukan yang pertama—ini adalah WTP kesembilan yang diraih secara beruntun.
“Pencapaian opini WTP ini bukan sekadar prestasi, tetapi juga wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Dalam paparan keuangannya, Bupati menyebut realisasi pendapatan daerah 2025 mencapai Rp2,52 triliun atau 103,08 persen dari target Rp2,44 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melaju lebih jauh, terealisasi Rp382,84 miliar atau 118,57 persen dari yang ditargetkan.
Realisasi belanja daerah tercatat Rp2,46 triliun dari pagu Rp2,70 triliun (91,06 persen), dengan pembiayaan netto sebesar Rp259,88 miliar. Dari keseluruhan perhitungan tersebut, Sumenep menutup tahun anggaran 2025 dengan SiLPA sebesar Rp317,2 miliar.
Rapat paripurna itu juga menjadi forum Bupati melaporkan perkembangan indikator sosial-ekonomi daerah. IPM Sumenep naik ke 70,54 persen, sementara angka kemiskinan turun dari 17,78 menjadi 17,02 persen. Pertumbuhan ekonomi tercatat 4,85 persen—meningkat signifikan dari 3,77 persen pada tahun sebelumnya.
Satu angka yang mendapat sorotan adalah Indeks Gini sebesar 0,221, yang diklaim sebagai yang terendah di Jawa Timur—pertanda ketimpangan pendapatan antarwarga relatif terjaga.
“Indeks Gini Kabupaten Sumenep juga tercatat sebesar 0,221 dan menjadi yang terendah di Jawa Timur, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat semakin rendah,” ungkap KH. Imam Hasyim.
Indeks Reformasi Birokrasi pun ikut naik ke angka 80,78—tumbuh 2,7 poin dari tahun lalu—seiring capaian penurunan emisi gas rumah kaca yang melampaui target hingga 101,96 persen.
Menutup penyampaiannya, ia menegaskan bahwa capaian-capaian itu adalah buah kerja kolektif—DPRD, Forkopimda, OPD, dunia usaha, dan masyarakat. Ia sekaligus membuka ruang bagi kritik dan koreksi.
“Kami menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, kami berharap dukungan, masukan, dan kritik konstruktif dari DPRD maupun masyarakat demi meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan Kabupaten Sumenep ke depan,” pungkasnya.
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan oleh DPRD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
