Mediapribumi.id, Sumenep — Kenaikan harga minyak goreng subsidi MinyaKita di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Sumenep mulai memicu keluhan masyarakat. Harga yang seharusnya berada pada angka Rp15.700 per liter kini melonjak hingga Rp19 ribu sampai Rp21 ribu per liter di pasaran.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat intervensi pasar dengan mengoptimalkan program Warung Inflasi bekerja sama dengan Bulog.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (ESDA) Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok.
“Melalui Warung Inflasi, masyarakat dapat membeli MinyaKita sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Dadang, Kamis (21/05/2026).
Ia menjelaskan, program tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian serta Dinas Perdagangan Kabupaten Sumenep.
Pemerintah daerah tidak hanya membuka Warung Inflasi di satu titik, tetapi juga menyediakan layanan distribusi bergerak agar minyak goreng bersubsidi dapat menjangkau masyarakat di berbagai kecamatan.
“Ada warung tetap di sekitar UPT Pasar Anom, dan ada pula layanan menggunakan mobil yang menyasar beberapa pasar kecamatan,” katanya.
Selain penjualan langsung melalui Warung Inflasi, TPID juga menggencarkan operasi pasar untuk memastikan ketersediaan stok minyak goreng tetap aman sekaligus menekan praktik penjualan di atas HET.
Dadang menegaskan, pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok, khususnya MinyaKita, akan terus dilakukan secara berkala agar stabilitas pasar tetap terjaga.
“Kami terus melakukan pemantauan supaya harga minyak goreng tetap sesuai ketentuan pemerintah,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang membuat harga MinyaKita sulit dikendalikan adalah dominasi distributor swasta dalam rantai distribusi minyak goreng subsidi tersebut.
Menurutnya, distribusi MinyaKita yang berasal dari Bulog saat ini hanya sekitar 15 persen dari total pasokan di pasar tradisional. Sementara sisanya masih dipasok distributor non-pemerintah.
“Karena distribusi lebih banyak dilakukan pihak swasta, pemerintah perlu melakukan intervensi agar harga tetap terjangkau masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu, Pemkab Sumenep bersama Bulog terus mengoptimalkan program Warung Inflasi dengan pola distribusi fleksibel, mulai dari warung tetap hingga layanan keliling ke pasar-pasar kecamatan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih wajar di tengah fluktuasi harga pasar yang terjadi belakangan ini.
