Mediapribumi.id, Jakarta — Ketua Komite IV DPD RI, Senator H. AA. Ahmad Nawardi, mengapresiasi kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai menunjukkan akselerasi signifikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (27/01/2026).
Senator asal Jawa Timur itu menilai capaian BGN sepanjang 2025 melampaui ekspektasi awal. Berdasarkan laporan yang dipaparkan, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai 19.188 unit, jauh melebihi target awal yang dipatok sebanyak 5.000 unit.
“Distribusi manfaat program juga menunjukkan angka impresif. Sepanjang 2025, sebanyak 3,7 miliar porsi makanan bergizi telah disalurkan kepada sekitar 55,1 juta penerima manfaat di berbagai daerah,” katanya.
Memasuki awal 2026, Nawardi melihat tren positif yang semakin menguat. Hingga 26 Januari 2026, realisasi anggaran program MBG tercatat telah mencapai Rp19,2 triliun dengan jumlah SPPG operasional sebanyak 21.691 unit. Menurutnya, capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa perputaran ekonomi di tingkat daerah berjalan sangat cepat.
Meski demikian, Nawardi mengingatkan agar penyerapan anggaran yang besar tetap dibarengi dengan kualitas belanja yang berpihak pada daerah. Ia menyoroti lonjakan dana operasional harian MBG yang meningkat tajam dari Rp8,55 miliar pada 2025 menjadi Rp855 miliar di tahun 2026.
Ia menegaskan, program MBG tidak boleh hanya menjadi proyek konsumsi berskala nasional, melainkan harus berdampak langsung pada penguatan ekonomi lokal.
“Keterlibatan koperasi, BUMDes, petani, dan peternak daerah sangat krusial agar anggaran besar tersebut tidak kembali tersedot ke pusat atau hanya menguntungkan vendor besar,” imbuhnya.
Lebih jauh, Komite IV DPD RI juga menyoroti rencana ekspansi SPPG pada 2026 yang menyasar 8.617 unit di wilayah terpencil serta 28.000 unit di kawasan aglomerasi. Nawardi menilai perlu adanya penyesuaian indeks harga satuan makan antarwilayah, mengingat tingginya biaya logistik di daerah kepulauan dan kawasan pegunungan.
“Penyamaan standar harga justru berpotensi menurunkan kualitas gizi bagi anak-anak di wilayah terpencil,” tandasnya.
Ia juga mendorong agar menu MBG mengedepankan kearifan lokal dan memanfaatkan potensi pangan daerah, bukan bergantung pada produk pabrikan maupun impor.
Sebagai penutup, Nawardi menegaskan komitmen DPD RI untuk terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Target penyaluran 21 miliar porsi makanan bagi 58,3 juta penerima manfaat pada 2026 diharapkan benar-benar menjadi fondasi penguatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
