Mediapribumi.id, Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus berupaya untuk menuntaskan penanganan banjir khususnya di Wilayah Perkotaan Sumenep.
Sebelumnya, Pemkab Sumenep melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dan bekerjasama dengan ITS Surabaya melakukan riset terkait penanganan banjir tersebut.
Namun, saat ini hasil riset tersebut belum disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga belum bisa diimplementasikan dalam kebijakan.
Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep, Dedi Falahudin mengaku saat ini belum menerima hasil riset tersebut.
“Kami masih menunggu rekomendasi dari hasil penelitian BRIDA bersama ITS tersebut,” terangnya kepada mediapribumi.id. Selasa (20/01/2026).
Setelah hasil risetnya diberikan lengkap dengan rekomendasi kebijakannya nantinya akan dirancang dalam rumusan kebijakan untuk diimplementasikan.
Terkait waktu implementasinya, jika diserahkan awal tahun 2026 ini akan dimasukkan dalam Perubahan Angaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep 2026.
“Jika waktunya tidak nutut, kemungkinan akan dimasukkan dalam APBD 2027 mendatang,” imbuhnya.
Kendati demikian, Dedi menuturkan, rekomendasi kebijakan dari hasil riset tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, sehingga tidak semuanya bisa dituntaskan dalam satu waktu.
Lebih lanjut, kata Dedi, untuk konsepnya sebenarnya sudah dibahas dan terus diupayakan untuk dirumuskan dalam kebijakan, namun, masih menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.
“Master Plan Drainase yang saat ini masih yang tahun 2012,” tandasnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Wahyudi menekankan hasil penelitian tersebut diimplementasikan secara serius oleh OPD terkait.
Menurutnya, jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat banjir khususnya di wilayah Perkotaan Sumenep akan menjadi masalah yang terus berkepanjangan.
“Sejauh ini berbagai program Pemkab untuk menangani banjir belum berdampak secara signifikan,” tuturnya.
Setiap program yang akan dirancang oleh OPD harus ada kajian yang komprehensif, sehingga tepat sasaran dan berdampak secara maksimal, tidak hanya asal ada program.
“Pastinya, Dinas PUTR harus fokus memperbaiki irigasi dan saluran air khususnya di kawasan yang rentan terjadi genangan hingga banjir,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala BRIDA Sumenep, Benny Irawan Memaparkan, hasil penelitian ini, beberapa faktor yang ditemukan diantaranya, pertumbuhan kota yang cepat dan kawasan terbangun yang meluas, sistem drainase yang tidak memadai, perubahan tata guna lahan di DAS Sarokah, dan area resapan air yang semakin berkurang.
Kawasan yang sering terdampak genangan air meliputi Perumahan Bumi Sumekar Asri, Perumahan Satelit, dan sekitarnya (Jalan Urip Sumoharjo, Agus Salim, Dr. Wahidin, Trunojoyo, Dr. Cipto, dan Setiabudi). Desa Patean, Kecamatan Batuan, Desa Nambakor, Desa Muangan, Kecamatan Saronggi. Desa Sendir, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Bluto, Kecamatan Kalianget.
Kepala BRIDA Sumenep, Benny Irawan Memaparkan, hasil penelitian ini, beberapa faktor yang ditemukan diantaranya, pertumbuhan kota yang cepat dan kawasan terbangun yang meluas, sistem drainase yang tidak memadai, perubahan tata guna lahan di DAS Sarokah, dan area resapan air yang semakin berkurang.
Kawasan yang sering terdampak genangan air meliputi Perumahan Bumi Sumekar Asri, Perumahan Satelit, dan sekitarnya (Jalan Urip Sumoharjo, Agus Salim, Dr. Wahidin, Trunojoyo, Dr. Cipto, dan Setiabudi). Desa Patean, Kecamatan Batuan, Desa Nambakor, Desa Muangan, Kecamatan Saronggi. Desa Sendir, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Bluto, Kecamatan Kalianget.
