Mediapribumi.id, Sumenep — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) menggelar dua rapat kerja penting menjelang akhir tahun 2025.
Dua forum tersebut adalah Rapat Kerja Kesekuritian Hulu Migas Jabanusa 2025 serta Rapat Kerja Perizinan dan Pengelolaan Bahan Peledak (Handak) Hulu Migas Jabanusa 2025.
Keduanya merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola operasional hulu migas yang aman, patuh regulasi, dan berwawasan HSE (Health, Safety, and Environment).
Dalam rapat kerja bidang kesekuritian, SKK Migas dan seluruh KKKS membahas strategi peningkatan keamanan operasi, mulai dari evaluasi sistem pengamanan kawasan industri migas, penguatan sinergi dengan TNI–Polri, hingga kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas wilayah operasi.
“Kesekuritian yang solid akan menjamin kelancaran operasi hulu migas serta menciptakan iklim investasi yang stabil dan kondusif,” ujar Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan. Jumat (28/11/2025).
Selain itu, SKK Migas juga menyelenggarakan rapat kerja khusus mengenai perizinan dan pengelolaan bahan peledak (handak) yang digunakan dalam berbagai kegiatan hulu migas, seperti survei seismik, konstruksi bawah laut, serta pengeboran eksplorasi dan eksploitasi. Forum ini fokus menyelaraskan beberapa hal strategis, di antaranya:
Proses perizinan pembelian, penguasaan, penyimpanan, penggunaan, dan pengangkutan handak antara KKKS, Polri, dan SKK Migas;
Penetapan standar keselamatan penyimpanan dan transportasi handak berizin;
Mekanisme pengawasan stok, audit penggunaan, dan pelaporan kepada aparat keamanan;
Penyesuaian desain serta spesifikasi gudang penyimpanan sesuai SNI 6911:2025.
Menurut Anggono Mahendrawan, pengelolaan bahan peledak di industri migas merupakan aspek penting dalam menjaga keselamatan nasional.
“SKK Migas memastikan seluruh tahapannya berlangsung aman, transparan, dan sesuai ketentuan perundangan,” tegasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Kepolisian Daerah, TNI, seluruh KKKS Jabanusa, serta vendor berizin. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan, kepatuhan, dan keamanan sektor energi nasional.
SKK Migas Jabanusa berharap rangkaian rapat kerja ini menghasilkan beberapa capaian utama, yaitu:
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu antara KKKS, SKK Migas, dan aparat keamanan;
2. Penguatan budaya kesadaran keamanan dan HSE di seluruh level operasional;
3. Sistem komunikasi cepat dan terintegrasi dalam menghadapi potensi gangguan keamanan maupun risiko handak.
“Kami menempatkan keselamatan, keamanan, dan kepatuhan regulasi sebagai prioritas utama dalam setiap kegiatan hulu migas. Rapat kerja ini memastikan seluruh proses, mulai perizinan hingga pelaksanaan di lapangan, berjalan sesuai standar nasional,” tutup Anggono.
Sebagai informasi, SKK Migas merupakan satuan kerja khusus yang diberikan mandat oleh Pemerintah RI melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Lembaga ini dibentuk agar pemanfaatan sumber daya migas negara berjalan optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
