Mediapribumi.id, Sumenep — Refleksi Hari Guru Nasional 2025 kembali mengungkap ironi dunia pendidikan Indonesia. Matroni Muserang, Dosen Universitas PGRI (UPI) Sumenep yang juga guru di Madrasah Nasy-atul Muta’allimin Gapura, menyoroti ketidaksejahteraan guru—khususnya guru honorer—yang hingga kini belum menemukan titik terang.
“Banyak guru menerima upah jauh di bawah kebutuhan hidup minimum, bahkan di bawah UMR. Mereka bergantung pada alokasi Dana BOS dan jumlah siswa, bukan pada penghargaan negara terhadap profesinya,” ujar Matroni. Selasa (25/11/2025).
Ia menjelaskan, ketimpangan fasilitas pendidikan di daerah terpencil membuat banyak guru bertahan semata karena dedikasi, bukan karena jaminan kesejahteraan.
“Guru di daerah terpencil harus bertahan di tempat tinggal dan lingkungan kerja yang tidak layak. Mereka bertahan karena panggilan hati, bukan karena negara hadir memberi kesejahteraan,” tambahnya.
Menurut Matroni, situasi ini mencerminkan kegagalan kebijakan pendidikan. Akibatnya, mutu sumber daya manusia terhambat dan minat generasi muda terhadap belajar menurun.
“Ini bukan sekadar masalah ekonomi. Ini kegagalan sistem dalam menempatkan pendidikan sebagai proyek peradaban,” tegasnya.
Ia juga menyoroti paradoks fundamental: guru, yang bertugas membentuk kualitas moral dan intelektual bangsa, justru hidup dalam kondisi serba kekurangan.
“Beban kerja guru terus meningkat, tuntutan profesionalisme tinggi, tetapi penghargaan material dan struktural sangat minim. Guru masih dipandang sebagai alat birokrasi, bukan manusia yang harus dimanusiakan,” ungkapnya.
Matroni menekankan bahwa ketidakmerataan kesejahteraan guru merupakan bentuk ketidakadilan epistemik. Suara guru sering tak diakomodasi dalam perumusan kebijakan.
“Pengalaman guru sering diabaikan. Padahal merekalah yang tahu kondisi di lapangan. Ini ketidakadilan yang harus diakhiri,” pungkasnya.
