Mediapribumi.id, Sumenep — Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) STAI Miftahul Ulum Sumenep menegaskan bahwa hubungan antara santri dan kiai di lingkungan pesantren merupakan bentuk adab dan spiritualitas, bukan feodalisme sebagaimana kerap disalahartikan.
Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan Kajian Interaktif bertema “Membaca Ulang Relasi Spiritualitas Santri dan Kiai di Era Media”, yang digelar di kampus setempat pada Kamis (16/10/2025).
Ketua BEM-KM STAI Miftahul Ulum, Ahmad Fadlan Masykuri, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan respon reflektif terhadap pemberitaan media nasional yang dinilai tidak proporsional dalam menggambarkan kehidupan pesantren dan relasi santri–kiai.
“Kami ingin duduk bersama, menimbang dengan jernih antara nilai tradisi pesantren dan perkembangan zaman. Tujuannya bukan hanya mempersoalkan, tetapi mencari titik temu agar nilai-nilai pesantren tetap hidup di tengah derasnya arus informasi digital,” ujarnya.
Menurut Fadlan, pesantren memiliki tata nilai yang khas, di mana penghormatan santri terhadap kiai berakar pada kesadaran spiritual, bukan paksaan struktural. Karena itu, penyamaan relasi santri–kiai dengan feodalisme disebut sebagai bentuk kekeliruan konseptual.
Peserta kajian menilai, tayangan salah satu media nasional baru-baru ini telah menampilkan pesantren secara tidak utuh—seolah menggambarkan pengabdian santri kepada kiai sebagai bentuk penindasan atau perbudakan modern.
“Padahal hubungan santri dan kiai dibangun atas dasar kasih sayang, keikhlasan, dan tanggung jawab moral — bukan relasi kekuasaan,” tegas Fadlan.
BEM-KM juga menyoroti pentingnya media menjalankan fungsi kontrol sosial dengan tetap menjunjung kode etik jurnalistik. Kebebasan pers, kata Fadlan, tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan akurasi dan tanggung jawab moral terhadap objek pemberitaan.
“Kami menghargai kebebasan media, tetapi kebebasan itu tidak berarti bebas tanpa batas. Media memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga marwah dunia pendidikan, khususnya pesantren,” tambahnya.
Selain membahas relasi santri dan kiai, diskusi juga menyinggung perlunya pesantren beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas spiritual. Santri masa kini diharapkan mampu menguasai teknologi, literasi digital, dan ilmu umum sebagai bagian dari pembaruan sistem pendidikan pesantren.
“Kita tetap menghormati kiai, tetapi pesantren juga perlu terbuka terhadap kritik yang membangun. Adaptasi dan inovasi menjadi kunci agar nilai pesantren tetap relevan di era digital,” ujar Fadlan.
Dalam forum tersebut, para peserta turut membedah pandangan orientalis Belanda Dr. Christian Snouck Hurgronje, yang menilai pesantren sebagai lembaga hierarkis berpusat pada figur kiai. Pandangan ini disebut bersifat kolonial dan reduktif, karena gagal melihat dimensi spiritual dan moral yang menjadi inti kehidupan pesantren.
“Kita harus memproduksi pengetahuan dari pengalaman kita sendiri, bukan sekadar mengutip pandangan luar yang seringkali keliru memahami dunia pesantren,” kata Fadlan.
Pernyataan Sikap Resmi BEM-KM STAI Miftahul Ulum:
Sebagai hasil kajian, BEM-KM STAI Miftahul Ulum Sumenep menyampaikan lima poin pernyataan sikap resmi:
1. Menolak keras segala bentuk pemberitaan yang mendiskreditkan pesantren, serta menuntut media agar lebih berhati-hati dan berimbang dalam menayangkan isu keagamaan.
2. Mengajak santri dan mahasiswa untuk aktif di ruang digital dalam menyebarkan narasi positif tentang pesantren sebagai pusat ilmu, moralitas, dan karakter bangsa.
3. Menegaskan bahwa adab dan penghormatan santri terhadap kiai adalah bagian dari etika spiritual, bukan feodalisme.
4. Mendorong sinergi antara tradisi pesantren dan kemajuan teknologi agar pesantren tetap menjadi mercusuar peradaban.
5. Mengajak seluruh pihak untuk membaca ulang relasi santri–kiai secara objektif tanpa prasangka dan generalisasi negatif.
Menutup dengan Seruan Persatuan dan Etika Media
Kegiatan tersebut ditutup dengan refleksi bersama seluruh peserta. Mereka sepakat bahwa mahasiswa dan santri harus menjadi garda depan dalam menjaga narasi publik yang adil dan beretika di tengah derasnya arus digitalisasi.
“Kita tidak sedang menolak media, kita hanya ingin mengembalikan keseimbangan. Media harus menjadi ruang edukasi, bukan alat distorsi. Dan tugas mahasiswa adalah menjadi penyambung nilai kebenaran di tengah kebisingan digital,” tutup Fadlan.
