Mediapribumi.id, Sumenep — Sejumlah warga mempertanyakan keterlambatan realisasi sejumlah program Dana Desa (DD) Pagerungan Besar dalam forum khusus serap aspirasi yang digelar Badan Permusyawaratan Desa (BPD), baru-baru ini.
Dalam pertemuan tersebut, warga Dusun II, Rahman, menyoroti pengelolaan Dana Desa dari tahun 2021 hingga 2025. Ia menilai masih banyak program yang tidak terlihat manfaatnya bagi masyarakat, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Dana Desa di Pagerungan Besar ini cukup besar, tapi saya tidak melihat adanya perhatian terhadap infrastruktur desa. Program apa saja yang sebenarnya sudah direalisasikan, bagaimana dengan pendidikan, kesehatan, dan kepentingan masyarakat umum,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua BPD Pagerungan Besar, Ruslin, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berulang kali meminta laporan pertanggungjawaban (SPJ) dari pemerintah desa.
Hingga saat ini, SPJ yang diterima BPD baru sebatas tahun 2021–2023, sementara SPJ tahun 2024 belum diserahkan.
Lebih lanjut, Ruslin menegaskan ada sejumlah program tahun anggaran 2023 yang hingga kini belum terealisasi. Program itu antara lain pembangunan pos kamling, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta rehabilitasi jalan di Dusun I.
“Beberapa program 2023 masih belum terlaksana sampai sekarang. Padahal kita sudah memasuki tahun 2025,” kata Ruslin. Rabu (27/8/2025).
Kendati demikian, ia berharap kepada Pemdes Pagerungan Besar, untuk segera menuntaskan program yang belum direalisasi.
“Kami berharap pemerintah desa segera menuntaskan program yang dituntaskan karena ini selalu menjadi pertanyaan masyarakat,” tegasnya.
