Mediapribumi.id, Sumenep — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep melakukan evaluasi terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD setempat. Sabtu (07/03/2026).
Dalam evaluasi tersebut, DPRD mendorong agar BUMD di Sumenep mampu meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, H. Masdawi, mengatakan bahwa evaluasi tersebut dilakukan untuk menilai kinerja masing-masing BUMD sekaligus memastikan kesiapan mereka dalam menjalankan layanan kepada masyarakat.
Menurutnya, dalam RDP tersebut pihaknya juga memberikan peringatan kepada manajemen PT Sumekar yang saat ini memiliki pejabat baru, terutama terkait kesiapan armada kapal menjelang arus mudik.
“Kami melakukan RDP untuk evaluasi BUMD, seperti PT Sumekar yang pejabatnya baru. Kami memberikan warning dan meminta penjelasan terkait kesiapan kapal menjelang mudik,” ujarnya.
Masdawi menegaskan bahwa kesiapan armada sangat penting untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat, khususnya pengguna jasa transportasi laut yang akan melakukan perjalanan selama momentum mudik.
“Ini perlu mendapatkan jaminan kapal agar pengguna jasa merasa aman dan terjamin,” katanya.
Ia menilai kinerja PD Sumekar dalam beberapa waktu terakhir mulai menunjukkan perbaikan, meskipun masih membutuhkan upaya maksimalisasi agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi daerah.
“PD Sumekar mulai membaik, tetapi masih membutuhkan maksimalisasi lagi,” jelasnya.
Selain itu, Komisi II DPRD juga menyoroti kinerja PT Wira Usaha Sumekar (WUS) yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan dampak lebih besar terhadap peningkatan PAD.
Sementara itu, untuk BUMD lainnya seperti BPRS Bhakti Sumekar dan PDAM Sumenep dinilai memiliki kinerja yang cukup baik dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
“BPRS dan PDAM cukup baik dan selama ini menyumbang PAD yang cukup besar bagi daerah,” ungkapnya.
Masdawi menambahkan, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi kepada BUMD agar mampu meningkatkan kinerja ke depan. Salah satunya dengan menyusun business plan yang matang serta memiliki strategi yang jelas dalam meningkatkan pendapatan.
“Rekomendasi kami kepada BUMD, paling tidak mereka harus memiliki business plan yang matang dan berjuang untuk meningkatkan PAD,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah. Untuk itu, Komisi II meminta agar setiap BUMD melakukan audit secara rutin setiap tahun.
“Kami juga memberikan warning agar neraca keuangan benar-benar transparan, misalnya dengan audit yang dilakukan secara rutin setiap tahun,” pungkasnya.
