Mediapribumi.id, Sumenep — Perbaikan jalan, krisis air bersih, kelangkaan pupuk, dan sekolah rusak menjadi aspirasi yang paling banyak disuarakan masyarakat dalam reses I DPRD Sumenep tahun 2026. Aspirasi itu disampaikan fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna di Ruang Paripurna DPRD Sumenep, Rabu (18/11/2026).
Reses berlangsung pada 9 hingga 16 November 2026. Tujuh fraksi melaporkan hasil penjaringan aspirasi dari konstituen di berbagai daerah pemilihan (dapil).
Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, meminta kepada seluruh anggota dan pimpinan DPRD untuk memperjuangkan hasil reses tersebut agar direalisasikan.
Menurutnya, reses merupakan amanat undang-undang untuk menjaring aspirasi masyarakat yang diwakili sesuai dengan dapilnya masing-masing.
“Jika tidak semua aspirasi bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran, minimal yang menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia berharap Pemkab Sumenep memperhatikan hasil reses dalam menyusun kebijakan daerah, karena reses merupakan amanat undang-undang.
“Kami mohon kepada Sekretaris Daerah yang mewakili Pemkab untuk mengakomodir,” harapnya.
Hasil reses tersebut, soal jalan, Fraksi Demokrat menyebut ruas Lenteng–Kapedi, Ganding–Guluk-Guluk, dan penghubung Desa Nambakor–Karanganyar rusak dan membahayakan pengendara. Fraksi PPP mencatat keluhan serupa dari Dapil III, VI, dan VIII. Fraksi NasDem menerima keluhan kerusakan jalan desa di Kecamatan Bluto.
Krisis air bersih juga menonjol. Demokrat melaporkan warga Desa Batuputih Daya dan Larangan Barma (Batuputih), Kecer (Dasuk), serta Pulau Gilingan di Gili Genting kesulitan air bersih. Mereka mendorong sumur bor, pipanisasi, dan penampungan air hujan komunal. PPP membawa permintaan sumur bor dari warga Talango dan Desa Kaduara Timur, Pragaan. NasDem menyampaikan kebutuhan air untuk lahan pertanian di Bluto.
Di sektor pertanian dan perikanan, Fraksi PDI Perjuangan dan PPP sama-sama menyoroti kelangkaan pupuk bersubsidi. PPP menyebut petani di Sapudi, Ra’as, dan Masalembu paling terdampak. PDI Perjuangan juga meminta pemerintah menambah anggaran alat dan mesin pertanian. Persoalan BBM bersubsidi disorot di wilayah kepulauan, yakni oleh PDI Perjuangan dan NasDem di Masalembu, yang juga meminta penegakan hukum atas penjualan BBM ilegal ke luar pulau.
Di bidang pendidikan, Demokrat menyebut atap ruang kelas SDN 1 Daramista, Lenteng, rusak berat sehingga tidak bisa dipakai belajar. PPP dan NasDem juga menerima aspirasi perbaikan gedung sekolah di dapil masing-masing. Soal layanan kesehatan, Demokrat meminta rehabilitasi pustu, penambahan alat kesehatan, dan tenaga medis di daerah terpencil. PPP meminta RSUD Moh. Anwar diperkuat sebagai rumah sakit rujukan. PDI Perjuangan meminta insentif yang layak bagi kader kesehatan desa dan posyandu.
Persoalan khas daerah kepulauan turut dibawa ke paripurna. Demokrat melaporkan listrik di Pulau Gilingan hanya menyala sekitar enam jam sehari dan meminta peremajaan baterai panel surya. NasDem membawa permintaan warga Masalembu soal pembangkit listrik PLN, bandara, dan pos keamanan laut, serta usulan dermaga dari Kecamatan Kangayan. PPP menyoroti ancaman abrasi di Desa Daandung dan Timur Jangjang, status Pelabuhan Gili Iyang dan Dungkek, serta jembatan penghubung Kalimo’ok–Poja yang dinilai tidak layak.
Sementara, Fraksi PKB menyoroti tindak lanjut. Mereka meminta pemerintah daerah membuat mekanisme untuk mendata, memilah, dan memprioritaskan aspirasi agar hasil reses tidak berhenti sebagai arsip. Fraksi Demokrat dan PDI Perjuangan juga meminta anggaran daerah lebih berpihak pada pembangunan yang langsung dirasakan warga ketimbang kegiatan seremonial dan perkotaan.
Bantu kami agar selalu hadir di halaman pencarian Anda. Klik tombol di samping untuk memprioritaskan artikel dari kami!













