Mediapribumi.id, Sumenep — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), di ruang rapat paripurna setempat, Senin (13/04/2026).
Rapat dipimpin pimpinan DPRD dan dihadiri Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, kepala OPD, serta undangan lainnya.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menyampaikan secara resmi pokok-pokok penjelasan terhadap tiga Raperda yang diajukan untuk dibahas bersama DPRD.
“Penyampaian nota penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum, latar belakang, serta tujuan penyusunan rancangan peraturan daerah, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dalam melakukan pembahasan secara komprehensif, objektif, dan konstruktif,” terang Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim.
Adapun tiga Raperda yang diajukan meliputi perubahan kedua atas Perda Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda penyertaan modal kepada Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bhakti Sumekar, serta perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pemerintah daerah menilai, perubahan regulasi tersebut penting untuk menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin dinamis. Salah satunya terkait penyesuaian struktur perangkat daerah agar lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan terbaru.
“Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, pemerintah daerah senantiasa melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi perangkat daerah,” lanjutnya.
