Mediapribumi.id, Sumenep — Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS) menggelar aksi Mimbar Demokrasi di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Selasa (29/09/2026).
Aksi ini digunakan untuk merefleksikan peristiwa G30S/PKI sekaligus menyuarakan persoalan yang masih dihadapi warga Kepulauan Sapeken.
Koordinator Lapangan, Jufri, menyebut mimbar tersebut tidak hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk mengingatkan pemerintah bahwa persoalan kepulauan belum tuntas dan perlu ditangani serius.
“Sampai hari ini masih banyak persoalan di kepulauan yang belum selesai. Sejarah harus jadi pelajaran agar mahasiswa tetap berani mengingat, bertanya, dan memperjuangkan keadilan,” tuturnya.
Dalam aksinya, HIMPASS menyoroti kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan di sejumlah sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, penerangan, telekomunikasi, dan transportasi hingga infrastruktur.
Di bidang pendidikan, mereka menyebut masih ada keterbatasan sarana dan prasarana, tenaga pengajar, akses internet, serta kesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi.
Menurut HIMPASS, gagasan dan komitmen Pemkab Sumenep bagi masyarakat kepulauan berupa pemerataan penerangan dan telekomunikasi, beasiswa S1 bagi mahasiswa kepulauan yang kurang mampu, rumah singgah kepulauan, peningkatan akses kesehatan dan transportasi, serta pemerataan infrastruktur, masih belum maksimal.
Ada lima tuntutan yang disampaikan kepada Pemkab Sumenep, melalui mimbar demokrasi.
1. Pemerataan penerangan dan telekomunikasi di wilayah kepulauan yang belum terlayani memadai.
2. Penyediaan rumah singgah bagi warga kepulauan yang berurusan di Sumenep tetapi tidak memiliki tempat menginap.
3. Peningkatan layanan kesehatan di kepulauan, termasuk terobosan untuk mengatasi masalah transportasi.
4. Pemerataan pembangunan infrastruktur guna mempersempit jurang antara daratan dan kepulauan.
5. Pengurangan kesenjangan pendidikan lewat pemerataan akses, sarana, kualitas guru, fasilitas belajar, akses teknologi dan internet, serta dukungan agar warga kepulauan dapat melanjutkan pendidikan.
Dia menegaskan aksi ini bukan akhir perjuangan, melainkan bagian dari pengawalan terhadap kebijakan pemerintah. Bila tuntutan tidak mendapat kejelasan, mereka berencana melanjutkan dengan kajian, audiensi, forum publik, penelusuran anggaran, serta aksi yang konstitusional dan damai.
“Kami tidak meminta janji baru, kami menagih janji yang sudah tertulis. Kepulauan jangan hanya dianggap bagian dari Sumenep saat suaranya dibutuhkan, tetapi harus nyata dalam setiap kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Bantu kami agar selalu hadir di halaman pencarian Anda. Klik tombol di samping untuk memprioritaskan artikel dari kami!
