SKK Migas Perkuat Pengamanan Objek Vital Nasional Lewat Sinergi dengan TNI AD dan TNI AL

Mediapribumi.id, Bali — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) memperkuat sistem pengamanan objek vital nasional (Obvitnas) di sektor hulu migas, baik di darat maupun lepas pantai.

Penguatan ini dilakukan melalui integrasi taktis bersama TNI Angkatan Darat (AD) dan TNI Angkatan Laut (AL), yang disepakati dalam Rapat Kerja Kesekuritian Tahun 2026 di Bali, Rabu (09/07/2026).

Salah satu hasil konkret rapat kerja tersebut adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara SKK Migas dan TNI AL, yang difokuskan pada pengamanan fasilitas migas lepas pantai (offshore). Fasilitas ini dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi, namun sekaligus menjadi penopang utama capaian lifting migas nasional.

Selain penandatanganan PKS, forum juga menyepakati penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 sebagai acuan tata kelola pengamanan yang adaptif dan terintegrasi di lingkungan kerja hulu migas.

Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menyatakan bahwa sinergi lintas sektor ini bertujuan mendeteksi dan mengantisipasi potensi ancaman sedini mungkin agar operasi hulu migas dapat berjalan tanpa hambatan.

“Perlindungan aset strategis ini adalah harga mati untuk memastikan sektor hulu migas terus memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan ketahanan energi nasional,” terangnya.

Dari pihak TNI AD, Paban VII/Kermater Sterad Mabes AD, Kolonel Inf. Hipni Maulana F, menegaskan dukungan penuh institusinya terhadap pencapaian Asta Cita, khususnya pilar ketahanan energi, melalui pengamanan Obvitnas dan penjaminan distribusi energi hingga ke wilayah terluar Indonesia.

Ia menyebut kerja sama TNI AD dengan SKK Migas bukan semata soal penjagaan fisik, melainkan upaya membangun ekosistem ketahanan nasional.

“Dengan menggabungkan doktrin teritorial militer dan kepakaran industri energi, sinergi ini memastikan nadi ekonomi bangsa berdetak tanpa gangguan menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Sementara itu, Penasihat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Retiono Kunto H, menekankan peran strategis TNI AL dalam penegakan hukum sekaligus pengamanan energi di wilayah perairan. Menurutnya, pendekatan preventif tetap menjadi prioritas, didukung tindakan represif yang terukur bila diperlukan.

“Pengamanan instalasi migas di laut tidak cukup hanya dengan kapal perang dan patroli. Kunci keberhasilannya adalah integrasi antara penegakan hukum, teknologi pengawasan maritim, dan kemitraan dengan masyarakat maritim,” kata Retiono.

Lebih lanjut, Paban VI Binkuat Sopsal Mabesal, Kolonel Laut (P) Awang Bawono, memaparkan sejumlah ancaman yang membayangi operasi hulu migas nasional. Ancaman tradisional mencakup perompakan bersenjata, pencurian aset, sabotase, dan praktik illegal fishing.

“Selain itu, terdapat pula risiko operasional seperti kecelakaan kerja dan cuaca ekstrem,” paparnya.

Tidak hanya itu, ia juga menyoroti ancaman nontradisional yang semakin kompleks, mulai dari terorisme maritim, gangguan terhadap instalasi bawah laut, hingga serangan siber terhadap sistem operasi migas.

“TNI AL menyatakan kesiapannya melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) guna menjamin keamanan di seluruh wilayah perairan Indonesia,” pungkasnya.