Mediapribumi.id, Sumenep — Produksi rokok dari 11 perusahaan yang tergabung dalam Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) di Kecamatan Guluk-Guluk mulai bisa dipasarkan. Namun, DPRD Sumenep menegaskan bahwa proses pemasaran tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) diminta ikut turun tangan.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi, mengatakan bahwa meskipun penjualan merupakan tanggung jawab perusahaan, pemerintah daerah tetap harus hadir untuk memastikan produk APHT mampu bersaing di pasar.
“Dinas tidak boleh lepas tangan. DKUPP harus memberikan solusi konkret agar hasil produksi mereka punya pangsa pasar yang bagus,” ujarnya, Senin (01/12/2025).
Menurut Masdawi, bergabungnya sebelas perusahaan ke dalam APHT menunjukkan komitmen mereka untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu, keberhasilan tersebut harus didukung oleh sinergi yang kuat antara pengusaha dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“DKUPP sebagai dinas teknis harus terlibat, terutama dalam membantu mencarikan pasar yang potensial,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Plt Kabid Perindustrian DKUPP Sumenep, Didik Prayitno, menjelaskan bahwa dinas memang memiliki keterbatasan untuk terlibat sepenuhnya dalam pemasaran. Namun pihaknya tetap berkomitmen memberikan dukungan.
“Pasti kita bantu, misalnya dengan membawa produk saat ada bazar, baik di Sumenep maupun luar Madura,” jelasnya.
Selain itu, DKUPP juga siap memfasilitasi jika terdapat kendala yang membutuhkan koordinasi dengan pihak lain.
“Kalau terkait operasional, itu sudah menjadi kewenangan petugas di APHT. Kami hanya turun sewaktu-waktu untuk melakukan pemantauan,” tandasnya.
