Mediapribumi.id, Sumenep — Pemerintah desa dituntut untuk mengelola keuangan desa secara efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, dalam Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2025 yang digelar di Kantor Bupati setempat, Jumat (14/11/2025).
Bupati Fauzi menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa tidak sekadar urusan administrasi dan laporan, namun harus memastikan bahwa Dana Desa (DD) benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keuangan desa bukan hanya soal administrasi dan laporan, tetapi mengenai dana itu benar-benar menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka,” ujarnya.
Menurutnya, Dana Desa memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah pedesaan. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat di masing-masing desa.
“Pembangunan desa adalah bagian penting dari pembangunan daerah secara keseluruhan. Karena itu seluruh kepala desa harus bekerja dengan semangat kolaboratif dan integritas tinggi,” tegasnya.
Bupati juga mendorong seluruh pemerintah desa untuk memperkuat sinergi dalam merancang program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah Kabupaten Sumenep, kata dia, berkomitmen mendukung pemerintah desa agar pengelolaan keuangan tepat sasaran dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Melalui sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat, pembangunan desa terus bergerak menuju arah yang lebih maju, inovatif, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Selain itu, Bupati Fauzi menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam tata kelola desa. Ia meminta para kepala desa untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat administrasi, dan memperkuat transparansi.
“Teknologi itu untuk menciptakan tata kelola desa yang modern, terbuka, dan akuntabel. Kepala desa harus berani berinovasi dan memanfaatkan teknologi untuk memajukan desanya,” pungkasnya.
