Mediapribumi.id, Sumenep — Bencana Gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo di kedalaman 11 kilometer dan jarak 50 kilometer di Kabupaten Sumenep berdampak terhadap kerusakan puluhan rumah warga yang ada di Pulau Sapudi, Kecamatan Gayam. Selasa (30/09/2025).
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Metorologi Trunojoyo, Ari Widjajanto menjelaskan, titik pusat gempa tersebut ada di 7,05 LS dan 114,22 BT tepatnya di perairan dekat dengan Pulau Sapudi.
“Sejak peristiwa ini terjadi, kami langsung mengeluarkan rilis dan melihat potensi tsunami. Gempa ini tidak berpotensi tsunami,” terangnya melalui saluran telepon. Rabu (01/10/2025).
Pemerintah Kabupaten Sumenep saat ini tengah menyiapkan sejumlah bantuan kepada warga terdampak, diantaranya bantuan sembako, terpal dan kasur lipat untuk memenuhi kenbutuhan primer sementara.
“Untuk rumahnya yang mengalami kerusakan, akan diberikan bantuan stimulan sesuai dengan jumlah kerusakan yang dialami,” terang Kepala Badan Penanggunlangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep melalui saluran telepon. Rabu (01/10/2025).
Ia menerangkan, rumah warga yang mengalami kerusakan sebanyak 32 rumah. Sedangkan warga yang mengalami luka sebanyak 3 orang.
Selain rumah, beberapa bangunan yang mengalami kerusakan, diantaranya masjid, sejumlah musala, Puskesmas Gayam dan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Batuputih.
Angota Komisi IV, DPRD Sumenep, Syamsul Bahri menjelaskan, sampai saat ini belum ada koordinasi dari pihak BPBD terkait penanganan bencana gempa tersebut. Ia mengakui untuk Standard Operasional Prosedur (SOP) sudah ada dan ia mengklaim sudah dilaksanakan oleh BPBD.
“Kalau SOP sudah ada secara nasional. Namun, untuk peristiwa ini masih belum ada koordinasi,” ucap Syamsul Bahri melalui saluran telepon. Rabu (01/10/2025).
Disinggug terkait penanganan gempa di Kabupaten Sumenep, DPRD dan BPBD sebelumnya sudah sepakat merancang program Desa Tanggap Bencana (Destana) sebagai wadah untuk relawan tanggap bencana tingkat desa, namun, program ini belum secara menyeluruh utamanya di desa yang rawan bencana, karena keterbatasan anggaran.
“Kami akan memperjuangkan untuk penambahan anggaran BPBD terkait tanggap bencana ini, utamanya yang rawan dan nantinya untuk seluruh desa,” tukasnya.
