Mediapribumi.id, Jawa Timur — Sampai saat ini masih terjerat dengan tingginya angka kemiskinan baik tingkat Provinsi hingga tingkat Nasional. Persoalan tersebut hingga saat ini belum menemukan perubahan signifikan. Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi C dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Nur Faizin mengaku sangat khawatir jika tidak secepatnya diatasi. Sebagai legislator, ia juga mengaku persoalan tersebut merupakan PR untuk diselesaikan.
“Bahkan empat kabupaten di Pulau Madura jadi penyumbang terbesar kemiskinan di Jawa Timur. Ini tentu menjadi kekhawatiran sekaligus PR kita semua,” kata Nur Faizin kepada awak media. Senin (28/10/2024).
Ia memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per Maret 2024, persentase penduduk miskin empat kabupaten di Pulau Madura tergolong tinggi, yaitu Bangkalan sebesar 18,66%, Sampang (20,83%), Pamekasan (13,41%) dan Sumenep (17,78%).
“Angka tersebut jauh berada di atas angka kemiskinan provinsi dan nasional,” tuturnya.
Per Maret 2024, persentase penduduk miskin Jawa Timur sebesar 9,79% dan nasional sebesar 9,03%.
Menurutnya, tingginya angka kemiskinan di Pulau Madura ini selaras dengan tingginya angka pengangguran. Misalnya, pada 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangkalan sebesar 6,18%.
Saat ini, Anggota Dewan Jawa Timur Dapil XIV yang meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, tengah mendorong Pemprov Jatim untuk membuat treatmen khusus dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di Pulau Madura.
Salah satunya adalah dengan menyiapkan Road Map Pengentasan Kemiskinan di Madura. “Pemprov perlu melakukan kebijakan yang afirmatif (special treatment) terhadap Pulau Madura, bila perlu Pemprov harus segera menyiapkan road map tentang pengentasan kemiskinan di Madura setidaknya untuk 5 tahun kedepan,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan, Road Map tersebut dapat berisi dokumen strategi yang akan menjadi landasan operasional dan acuan bagi Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya dalam mengentaskan kemiskinan secara sinergis di Pulau Madura.
“Jangan sampai Madura semakin tertinggal dengan daerah lain di Jawa Timur,” imbuhnya.
Nur Faizin menambahkan, bahwa pentingnya untuk mendorong insiatif tersebut agar Pemprov lebih serius dan peduli terhadap Masyarakat Madura melalui serangkaian kebijakan yang sifatnya komprehensif dan berkelanjutan.
“Jangan sampai tema RKPD Jatim 2025 yang berjudul: Peningkatan Kualitas SDM untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, hanya sebatas omon-omon belaka, karena Madura tidak diberi intervensi khusus utamanya peningkatan SDM dan Pengentasan Kemiskinan,” pungkasnya.
