BeritaPemerintahan

Rancangan APBD Sumenep 2027 Turun Dibandingkan Tahun 2026

Avatar
×

Rancangan APBD Sumenep 2027 Turun Dibandingkan Tahun 2026

Sebarkan artikel ini
Rancangan APBD Sumenep 2027 Turun Dibandingkan Tahun 2026
Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim Saat Diwawancarai Usai Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumenep.

Mediapribumi.id, Sumenep — Pemerintah Kabupaten Sumenep merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan pendapatan sekitar Rp1,89 triliun dan belanja sekitar Rp1,99 triliun, sehingga terjadi defisit Rp96,03 miliar. Rancangan itu disampaikan Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, dalam Nota Keuangan pada rapat paripurna DPRD Sumenep, Senin (12/10/2026).

Dalam paparannya, Wabup menjelaskan proyeksi pendapatan daerah 2027 mencapai Rp1.899.676.296.303,04. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp393,69 miliar, sedangkan pendapatan transfer diproyeksikan Rp1,505 triliun. Dengan komposisi itu, transfer masih menjadi tulang punggung penerimaan daerah, yakni sekitar 79 persen dari total pendapatan.

Belanja daerah direncanakan Rp1.995.705.978.599,32. Belanja operasi menjadi pos terbesar, yakni Rp1,449 triliun. Belanja modal dianggarkan Rp101,18 miliar, belanja tidak terduga Rp119,60 miliar, dan belanja transfer Rp325,77 miliar.

Selisih antara pendapatan dan belanja menimbulkan defisit Rp96.029.682.296,28. Defisit itu ditutup melalui pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan dianggarkan Rp126,23 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan Rp30,2 miliar, sehingga pembiayaan netto Rp96,03 miliar, sama dengan nilai defisit.

Rencana APBD 2027 menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2026 dengan total Rp2,6 triliun lebih. Menurut Wabup Imam Hasyim, penurunan ini karena pengurangan dari Pemerintah Pusat, sehingga Pemkab Sumenep menyesuaikan dengan kebijakan tersebut.

“Penurunan sekitar 30 persen ini memang berpengaruh terhadap Pemkab Sumenep,” tegasnya.

Kendati demikian, Wabup Imam Hasyim menegaskan tetap menyesuaikan dengan tupoksinya tanpa melebihi formulasi yang susai diatur.

Dia juga menilai, dengan penurunan ini jika dilaksanakan dengan baik akan mencukupi untuk kebutuhan pembangunan di Kabupaten Sumenep.

“Utamanya pembangunan infrastruktur baik di daratan maupu kepulauan yang menjadi prioritas kami akan mencukupi,” pungkasnya.

Bantu kami agar selalu hadir di halaman pencarian Anda. Klik tombol di samping untuk memprioritaskan artikel dari kami!

Jadikan Sumber Pilihan
Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *