Sumenep,mediapribumi.id — Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS) gelar unjuk rasa didepan Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P3A) Kabupaten Sumenep, pada Selasa (31/10/2023).
Aksi unjuk rasa tersebut menyoal kinerja Kepala DINSOS P3A Kabupaten Sumenep karena dianggap tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat.
“Hal penting yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti pengentasan kemiskinan, perlindungan perempuan dan anak tidak menjadi prioritas,” ucap Ahyatul Karim, selaku orator aksi.
Bahkan, pemuda yang akrab disapa Karim tersebut menyebut bahwa Kadinsos P3A Kabupaten Sumenep hanya buang-buang anggaran dengan kegiatan sosialisasi dan perjalanan dinas minim inovasi.
“Kado Dinsos P3A terhadap Hari Jadi Kabupaten Sumenep adalah segudang masalah bukan solusi, ” tegas Karim.
Selain itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Andi Papa B menerangkan bahwa anggaran perjalanan Dinas Sosial P3A sekitar 1,3 milliar yakni lebih besar dari pada bantuan kepada 6000 perempuan lansia dengan anggaran sekitar 900 juta yang hanya untuk makan 3 hari dengan spesifikasi mie instan, gula pasir 1kg, minyak goreng 1 liter dan beras 5 kg.
“Angka kekerasa terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, harusnya Dinsos P3A mengambil langkah pengarus utamaan gender (PUG) bukan hanya sosialisasi semata yang menghabiskan anggaran,” terang Andi.
Lebih lanjut, Andi yang juga menjabat Ketua Umum HIMPASS tersebut menyampaikan tuntutan aksi.
“Maka dari itu kami Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS) menuntut dengan tegas terhadap Dinas Sosial dan P3A :
1. Bupati harus evaluasi Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Sumenep.
2. Mempertanyakan mobil bantuan dari KEI sampai hari ini tidak di distribusikan kepada penerima.
3. Terindikasi ada monopoli anggaran yang dilakukan oleh individu di Dinsos P3A secara terencana dan dilakukan oleh Kepala Dinas dan kroninya dengan anggaran yang cukup fantastis.
4. Meminta Kepala Dinas Sosial dan P3A mundur dari jabatan.
5. Jika 4 tuntutan di atas tidak diindahkan, maka, Bupati Sumenep harus mundur sebagai Kepala Daerah Kabupaten Sumenep,” tegas Andi.
Sementara kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, Achmad Dzulkarnain tidak menemui massa aksi.
Sempat diwakilkan oleh salah seorang Kabid di Dinsos P3a Sumenep, namun ditolak massa aksi Himpass.
“Pak Kadis sedang menghadiri rapat paripurna di DPRD Sumenep,” kata Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos P3A Sumenep, Fajarisman saat menemui massa aksi.
